Penguatan Perpustakaan Provinsi Dan Kabupaten Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan 2019. Rakornas  diselenggarakan selama tiga hari dari  tanggal 14 – 16 Maret 2019 di Hotel Bidakara Grand Pancoran jalan Gatot Subroto Kav.71-73 Jakarta.

Acara Rakornas ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Bapak Tjahjo Kumolo dengan sambutan dari Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Syarif Bando. Dalam acara Rakornas Perpustakaan ini di hadiri oleh para Pustakawan dari berbagai daerah di Indonesia. Para Pustakawan Berkarya ingin mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kepala Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kementerian Keuangan, Danang Yulianto memaparkan DAK Fisik termasuk untuk Perpustakaan pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan. DAK Fisik dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penguatan perpustakaan provinsi dan kabupaten atau kota melalui dana alokasi khusus (DAK) Fisik Subbidang perpustakaan 2019 di 222 perpustakaan daerah, melalui :

• Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan sebanyak 11 perpustakaan (1 provinsi dan 10 kab atau kota).
• Rehabilitasigedung layanan perpustakaan, antara lain renovasi gedung layanan di 67 perpustakaan daerah, pengembangan sarana kerja layanan di 49 perpustakaan daerah, pengembangan infrastruktur TIK di 73 perpustakaan daerah.
• Pengembangan koleksi di 169 unit perpustakaan daerah
• Pelestarian naskah kuno nusantara, secara konservasi dan digitalisasi di empat daerah.

Dalam hal ini memang Alokasi DAK masih sangat minim sekali, akan tetapi sekecil atau sebesar apapun DAK tetap harus bersyukur. Dana DAK harus dipergunakan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia. Semoga dana yang diterima dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.

Dengan dana DAK ini diharapkan perpustakaan di seluruh Indonesia dapat mengakselerasikan diri, meyakinkan, mempromosikan dan memastikan bahwa dunia berubah dengan perpustakaan. Karena Misi Perpustakaan Nasional adalah menjadikan perpustakaan sebagai urusan wajib.

Disisi lain, Danang menyebut Kepala Daerah masih belum memberikan perhatian khusus untuk optimalisasi peran Perpustakaan sehingga Pustakawan harus tampil dan bersinergi dengan Kepala daerah maupun perangkat daerah terkait untuk mengedepankan program perpustakaan.

Oleh sebab itulah seluruh perpustakaan harus mensosialisasikan perpustakaan sebagai hak masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sosialisasi ini dengan cara melaksanakan safari kegemaran membaca ke daerah dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat di 100 lokasi daerah. Hal lainnya yaitu dengan memberikan penguatan kualitas layanan pada 788 Perpustakaan daerah. Melaksanakan akreditasi pada 900 perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, dan juga melaksanakan penguatan literasi untuk kesejahteraan pada 300 perpustakaan dengan layanan berbasis inklusi sosial.

Seluruh Perpustakaan Indonesia sepakat untuk melaksanakan transpormasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh perpustakaan Indonesia juga sepakat untuk menjalin sinergitas antar pemangku kepentingan di pusat dan di daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat. Penguatan literasi untuk Kesejahteraan dengan target 21 provinsi, 60 kabupaten/kota dan 300 perpustakaan desa melalui proyek prioritas nasional.

Dalam diskusi Rakornas perpusnas di tegaskan bahwa seluruh Perpustakaan Indonesia sepakat untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga perpustakaan dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Semoga kedepannya kepala daerah bisa melihat dan memaksimalkan perpustakaan, Pustakawan harus mengedepankan perpustakaan. Agar daerah mampu menyediakan sarana prasarana layanan publik perpustakaan di daerah. Hal ini penting untuk peningkatan SDM di Indonesia untuk mendukung Peningkatan Indeks Pembangunan.