Produk Yang Beredar Di Indonesia Harus Memiliki Label Halal Dan Sertifikasi Syariah

Taukah Anda bahwa bisnis MLM atau Direct Selling saat ini memberikan income besar bagi perekonomian Indonesia. Terlebih saat pandemi seperti saat ini. Talkshow online via zoom dan siaran langsung youtube APLI di hari ke dua tanggal 8 Desember 2020 ini mengangkat tema "Pentingkah Halal Produk dan Sertifikasi Syariah Dalam Direct Selling di Indonesia". 

Acara Talkshow online APLI hari kedua ini menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yaitu : Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi - Syariah DSN-MUI-Dr. Moch Buchori Muslim, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM- Dra. Rita Endang, Apt,  M.Kes, Dewan Komisaris APLI-Koen Verheyen.

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka APLI mengedepankan produk halal sebagai jaminan bahwa produk tersebut bisa dikonsumsi oleh kalangan muslim di Indonesia. Tentunya halal tidak berarti haram, karena kita ketahui bahwa halal ini tidak hanya perlu untuk produk saja, tetapi ada beberapa produk. Dan manfaatnya tidak hanya untuk orang islam saja, tetapi halal itu lebih terjadi ke kesehatan komposisi dan proses produksi. 

Acara ini dimulai dengan pemaparan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM- Dra. Rita Endang, Apt,  M.Kes. Mengawal keamanan produk dalam industri direct selling di Indonesia, peranan BPOM ini yang sudah di atur oleh pemerintah dalam hal pengawasan produk di Indonesia. Tantangan pengawasan keamanan pangan yang sudah kita ketahui banyak adanya teknologi, produksi dan supply pangan. 

Inovasi dan produk pangan baru sudah ada. Kemudian juga adanya cemaran baij itu bakteri, toksin, antibiotik yang sudah resisten perubahan pada lingkungan kita, kemudian kontaminasi, perubahan gaya hidup dan sebagainya luas wilayah kita. Pertumbuhan yang terkait dengan teknologi, pelaku usaha dengan teknologi pangan ini menjadi suatu tantangan terkait dengan keamanan pangan. Selain itu e-commerce penting sekali produk berebar secara online. 

Kemudian rendahnya literatur masyarakat kita akhirnya masyarakat tidak membaca secara keseluruhan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Badan dan POM. Tantangan selanjutnya kapasitas pengujian laboratorium di Indonesia tidak banyak. Badan POM memiliki laboratorium baik dipusat BPOM maupun di seluruh balai di Indonesia memiliki laboratorium. Teknologi riset menjadi tantangan sendiri oleh karena itu pengawasan mengikuti tantangan. Pekerja bersama dengan akademis bisnis, industri, ini menjadi penting untuk menumbuhkan suatu koordinasi antara pemerintah dengan oelaku usaha dalam hal mengatasi persoalan-pesoalan krusial di negara ini. 

VISI BPOM

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI BPOM

Ada beberapa MISI BPOM diantaranya :

• Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
• Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
• Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
• Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Lantas bagaimana peranan Badan POM dalam pengawasan mini market, post market dan terobosannya. Skema otoritas rendahnya, bisa kita lihat perizinan ini Badan POM memberikan relaksasi, kemudahan, dengan adanya standar kemudian fasilitas produksi nya di produksi dengan melalui fasilitas produksi untuk apa agar mutunya terjamin. 

Nah...kemudian produk tersebut dengan ndosier dan andokumen harus di lakukan registrasi untuk memeriksa keamanan obat dan khasiatnya. Dan dilakukan tahapan uji klinik, maka diterbitkanlah ijin edar. Ketika ijin edar ini diterbitkan maka untuk melihat konsistensi pelaksanaannya dari ketika diberikan ijin edar maka dilakukan kamuplase kampliennya pengujian, BPOM kamplien seperti negara lain. Kemudian BPOM memonitor iklannya, promosi nya, labelnya, dilakukan BPOM melalui monitoring. Kemudian memeriksa sarananya juga lho! 

BPOM 90% pengujian dilakukan secara sitem online jadi tidak sulit untuk melakukan sistem registrasi sangat mudah. Karena itulah jangan ragu untuk bertanya pada BPOM di Hallo Badan POM di 1153 untuk bertanya bagaimana prosesnya,selain itu BPOM juga memiliki media sosial yang selalu memberikan informasi perijinan registrasi BPOM. 

Didalam pengawalan BPOM juga mengawal produk JKN, BPOM sebagai anggota dari pada JKN melakukan evaluasi khasiat, keamanan, ijin edar, sebagai anggota fornas yang diketuai oleh Kemenkes. Selanjutnya BPOM memberikan informasi apakah produknya sudah terdaftar atau tidak yang terkait dengan obat. Selanjutnya bagaimana terkait dengan penurunan stunting. Penurunan stunting dilakukan dengan mengawal produk-produk terigu dengan memberikan berbagai vitamin didalamnya mineral, B1, B2, B9, garam, menggunakan kalium, minyak goreng dengan vitamin A gunanya dengan penurunan stunting. 

Dengan mencegah penyakit tidak menular melalui label penyakit tidak menular biasanya penyakit diabetes, jantung dan lainnya. Oleh karena itu jadilah konsumen cerdas karena BPOM telah menyediakan informasi nilai gizi dan aturan yang jelas pada semua produk. Semua nilai gizi sudah tercantum lengkap pada nilai label produk. Oleh karena itu semua pelaku usaha wajib mencantumkan nilai gizi dalam label kemasan. Persyaratan ini secara bertahap, untuk UMKM sudah mulai di sosialisasikan dan dilakukan pembinaan dibantu bagaimana untuk memberikan informasi nilai gizi dengan produk-produk yang mulai ada yg BPOM cantumkan dengan mudah berapa sih nilai gizinya akan menjadi lebih mudah. 

BPOM juga menyampaikan gerakan hidup sehat makanan aman, karena ini penting sekali agar masyarakat memahami bagaimana untuk hidup sehat. BPOM mulai dengan desa, karena semua masyarakat Indonesia harus terlindungi. Agar desa menjadi aman dalam masalah pangan. 

Apakah desa tersebut sudah aman dari produk-produk yang berbahaya. Kemudian BPOM menyiapkan kader-kader di desa untuk memberikan informasi terkait dengan desa dengan pangan yang aman. Produk-produk yang dikonsumsi harus lah produk yang memiliki ijin edar. Untuk pangan siap saji umurnya dibawah 7 hari tidak memerlukan nomer ijin edar.

Paparan selanjutnya yaitu Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi - Syariah DSN-MUI-Dr. Moch Buchori Muslim. Ada singgunggan anatara halal dan toyiban. Kita dianjurkan untuk memakan yang halal dan toyiban. Allah perintahkan untuk siapa saja, bukan hanya muslim tapi seluruh manusia diperintahkan makanlah yang halal dan baik. Seluruh produk yang beredar di negeri kita Indonesia harus bersertifikat halal. 

Ini adalah amanat UU dalam pentingnya syariah dalam direct selling. Mau tidak mau seluruh produk yang beredar harus bergizi, harus sehat juga harus halal. Semua produsen yang ingin menjual produknya di Indonesia harus mempunyai sertifikat halal. 

Dari UU tahun 2019 Bapak Presiden mendeklarasikan supaya Indonesia menjadi pusat halal dunia. Menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Ini didasarkan karena Indonesia mayoritas penduduknya muslim. 90% masyarakat Indonesia adalah muslim. Lembaga bisnis juga akan dibentuk standar halal. Dan saat ini sudah terbukti. Di Indonesia membuat fatwa bahwa MLM bisa dijalankan dengan syariah. Oleh sebab itulah Indonesia ingin menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Yang nantinya akan menjadi contoh syariah dunia. Ulama di Indonesia yang tergabung di dewan sarana nasional itu menerbitkan bahwa MLM adalah halal. 

Jadi tidak perlu takut ataupun khawatir jika melakukan direct selling. Karena produk-produk yang dijual melalui direct selling haruslah memiliki label halal. Dari mulai makanan, kesehatan, kosmetik, dan lainnya.