Prioritas Utama Pemerintah tahun 2020 Pembangunan SDM Yang Terkonsolidasi Dengan Baik


Mengikuti Forum Merdeka Barat 9 secara langsung selalu mengasyikkan. Karena dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 ini selalu menghadirkan informasi yang akurat, data valid dan narasumber yang terpercaya. Oleh sebab itulah saya selalu mengikuti diskusi Forum Merdeka Barat 9 secara langsung.

Nah...Kamis 14 November 2019 bertempat di Ruang Serbaguna, Kementerian Komunikasi dan Informasi saya mengikuti diskusi FMB 9 dengan tema "Efisiensi Pemanfaatan DIPA 2020". Diskusi ini dihadiri dua narasumber yang terpercaya, yaitu : Askolani selaku Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Khairul Anwar selaku Sekjen Kementerian Ketenagaankerjaan.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa prioritas utama kita ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menggenjot kualitas SDM terutama sektor pendidikan.
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2020 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada 87 K/L, pada tanggal 14 November 2019 di Istana Negara, Jakarta,

Dalam penyerahan ini, total pagu anggaran yang diserahkan untuk Kementerian dan Lembaga berkisar Rp 909,6 Triliun.
Ada sekitar 12 kementerian dan lembaga yang diberikan Jokowi secara simbolis yaitu :

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Kementerian Agama
  3. Kementerian Kesehatan
  4. Kementerian Ketenagakerjaan
  5. Kementerian Sosial
  6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  7. Kementerian Perhubungan
  8. Kementerian ESDM
  9. Kementerian Lingkungan Hidup
  10. DPR
  11. Kemensetneg
  12. Kemendagri. 

Lalu, program apa saja yang akan diinisiasikan pemerintah dalam penganggaran belanja tahun 2020?
Dan, target-target apa sajakah yang ingin dicapai pemerintah dalam penganggaran belanja Negara dan impact apa yang diharapkan pemerintah?

Pembicara pertama Askolani selaku Dirjen Anggaran Kemenku menjelaskan di tahun 2019 kita tidak melakukan pemotongan anggaran kementerian atau lembaga. Pemerintah juga mendorong industri untuk memberikan pelatihan kepada pegawai atau non pegawainya. Nah biaya yg dikeluarkan oleh pengusaha atau industri ini untuk pelatihan pegawainya bisa menjadi pengurang pajak. Inilah insentif yg akan diberikan pemerintah.

Untuk perusahaan riset develpoment, biaya riset itu akan mendapatkan pengurangan pajak sampai 300%. Sedangkan untuk vokasi mengurangi pajak sampai 200%. Intinya format dari kartu pra kerja atau vokasi ini masih difinalkan dan di diskusikan oleh pemerintah jelas Askolani, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Dalam penyerahan DIPA 2020 Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan agar penggunaan APBN ini semakin efesien dan efektif.

  • Pertama, melakukan pelelangan proyek lebih awal dan cepat. Bahkan kalau bisa dilakukan mulai dari sekarang jadi pada Januari 2020 sudah bisa dieksekusi.
  • Kedua, Presiden berpesan bahwa yg penting adalah bukan belanjanya, tetapi efektivitasnya. Di mana dari belanja itu harus nyata jadi barang dan bermanfaat bagi masyarakat.T
  • Terakhir Presiden menekankan pada penguatan sinergi antar instansi pemerintah. Karena apabila K/L jalan masing-masing maka bisa terjadi inefesiensi dan duplikasi anggaran.

Dengan tidak adanya pemotongan, maka kementerian atau lembaga akan lebih fokus dalam melaksanakan program kegiatannya.
Ini adalah APBN 2020 yang telah disahkan untuk mendukung penguatan daya saing menuju Indonesia maju.

Inilah 5 fokus belanja pemerintah pusat pada tahun 2020.


Kalau ini merupakan prioritas daripada arah belanja negara di tahun 2020. Pertama yg akan dilaksanakan pemerintah adalah peningkatan SDM yang berkualitas. Perlu diketahui bahwa anggaran pendidikan mencapai 548 triliun dan anggaran kesehatan 132 triliun.

Di bidang pendidikan, pemerintah akan meningkatkan program :

  1. pertama program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. 
  2. Kedua dana BOS juga akan tetap berjalan. 
  3. Dan ketiga adanya peningkatan kualitas melalui kartu pra kerja.


Khairul Anwar selaku Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemerintah memberikan fasilitas pelatihan bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Selain itu pada tahun 2020 pemerintah akan memberlakukan penerapan program kartu Pra Kerja. Targetnya  sekitar 2 juta orang yg akan dilatih. Yang pemerintah mau fasilitasi itu semua pekerja baik itu pekerja formal maupun nonformal. Nantinya kerja itu akan lebih fleksibel.

Kami mempunyai kebijakan untuk peningkatan SDM yang berkualitas. Penguatan daripada misi ini diwujudkan dengan ditambahnya anggaran pendidikan dan kesehatan.

Bagi para pemegang Kartu Pra Kerja mereka akan diberikan insentif (berupa uang) selama pelatihan sampai mereka mendapatkan pekerjaan.
Kami mendorong ekosistem ketenagakerjaan untuk bisa terbangun dengan baik, karna tanpa ekosistem yang dibangun, semua stakeholder tidak akan merasakaan manfaat program yang diinisiasikan pemerintah.

























Komentar

Postingan Populer